 |
| Foto: Suasana sosialisasi Whistleblowing System (WBS) bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta peserta didik SMA, SMK, dan SKH se-Kalteng. (Media Disdik) |
Palangka Raya, Persadakalteng.com — Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah memanfaatkan Whistleblowing System (WBS) yang terintegrasi dengan platform PENA Kalteng sebagai instrumen penguatan tata kelola pendidikan berbasis data dan teknologi.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi WBS bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik SMA, SMK, serta SKH se-Kalimantan Tengah yang digelar secara daring, Selasa (23/6/2026).
Kepala Disdik Kalteng Muhammad Reza Prabowo melalui Kepala BTIKP Apni Ranti menjelaskan bahwa selain menjadi saluran pengaduan resmi, WBS juga berperan menghasilkan data yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan kebijakan pendidikan.
Menurutnya, seluruh laporan yang masuk akan diolah dan divisualisasikan secara geospasial sehingga membantu pemetaan berbagai persoalan pendidikan berdasarkan wilayah.
"Melalui data yang terintegrasi, berbagai laporan dapat dianalisis untuk mengetahui permasalahan yang muncul di setiap daerah sehingga penanganan dan kebijakan yang diambil menjadi lebih tepat sasaran," ujarnya.
Ia menambahkan, inovasi tersebut sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo dalam mendorong tata kelola pendidikan yang modern, transparan, dan berbasis data.
Disdik Kalteng juga mengharapkan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan dapat menjadi agen informasi yang menyebarluaskan pemahaman mengenai WBS kepada seluruh warga sekolah.
"Jangan diam, jangan takut, laporkan," demikian pesan yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi sebagai ajakan kepada seluruh warga pendidikan untuk berpartisipasi menjaga kualitas dan integritas dunia pendidikan di Kalimantan Tengah.
Dengan dukungan WBS yang terintegrasi dalam ekosistem digital PENA Kalteng, Disdik Kalteng optimistis dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat budaya keterbukaan dan akuntabilitas di lingkungan pendidikan. (red)
