 |
| Foto: Tangkapan layar Rapat Koordinasi Disdik Kalteng bersama seluruh kepala sekolah se-Kalteng yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting. |
Palangka Raya, Persadakalteng.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mematangkan pelaksanaan program strategis Kartu Huma Betang sebagai salah satu program unggulan Gubernur H. Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur H. Edy Pratowo.
Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, dalam Rapat Koordinasi bersama seluruh kepala sekolah se-Kalimantan Tengah yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (4/2/2026).
Dalam arahannya, Reza Prabowo menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan mengampu dua program utama dalam Kartu Huma Betang, yakni Sekolah Gratis dan Kuliah Gratis, sebagai upaya memastikan akses pendidikan yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Ia mengungkapkan bahwa program sekolah gratis telah berjalan sebelumnya, khususnya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu. Sejumlah sekolah bahkan telah menggratiskan biaya pendidikan tanpa memungut BPP, meskipun masih menghadapi keterbatasan operasional.
Reza menyampaikan bahwa kebijakan sekolah gratis kini mengalami penyesuaian. Jika sebelumnya dirancang menyeluruh, saat ini difokuskan bagi peserta didik dari kalangan tidak mampu dan wilayah pedalaman, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.
“Dari sebelumnya anggaran Dinas Pendidikan sebesar Rp2,3 triliun, sekarang menjadi sekitar Rp1,3 triliun. Artinya kita kekurangan hampir Rp1 triliun. Dengan kondisi ini, mau tidak mau kita harus menyesuaikan skala prioritas,” ujarnya.
Berdasarkan pendataan, terdapat sekitar 37 ribu peserta didik tidak mampu yang menjadi sasaran program tersebut, termasuk penerima bantuan seragam sekolah. Dari jumlah itu, sekitar 17 ribu siswa telah padan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), namun seluruh siswa yang terdata tetap akan menerima bantuan sesuai arahan gubernur.
Sebagai bagian dari evaluasi, pemerintah akan menerapkan skema baru melalui pembukaan rekening bagi peserta didik di Bank Kalteng agar bantuan dapat diterima langsung oleh siswa.
“Tahun 2026 kita alokasikan anggaran sekitar Rp53 miliar untuk program sekolah gratis. Jika dibagi ke 37 ribu siswa, maka setiap anak menerima sekitar Rp1,3 juta sampai Rp1,5 juta,” jelasnya.
Ia merinci, sebesar Rp500 ribu akan disalurkan langsung ke rekening siswa sebagai uang saku yang dicairkan dalam dua tahap, sedangkan sekitar Rp1 juta dialokasikan untuk pembelian perlengkapan sekolah melalui merchant yang bekerja sama dengan Bank Kalteng.
Reza menegaskan bahwa pihaknya tengah menyusun mekanisme teknis bersama aparat penegak hukum dan perbankan guna memastikan pelaksanaan program berjalan tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Harapannya, formulasi ini tidak hanya membantu peserta didik, tetapi juga menghidupkan ekonomi di sekitar sekolah. Kita ingin program ini berdampak luas, adil, dan benar-benar dirasakan manfaatnya,” pungkasnya.
Pemberlakuan skema tersebut nantinya akan diatur melalui petunjuk teknis dan surat edaran Kepala Dinas, yang berlaku bagi sekolah negeri maupun swasta selama peserta didik masuk kategori tidak mampu dan telah terdata secara resmi. (red)
