 |
| Foto: Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalteng, Juni Gultom saat menyampaikan sambutan. |
Palangka Raya, Persadakalteng.com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, terutama terkait keterjangkauan infrastruktur jalan di wilayah terpencil yang luas dan beragam kondisi geografisnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Tengah, Juni Gultom, menyampaikan bahwa belum seluruh wilayah dapat diakses secara optimal melalui jaringan jalan, baik yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten.
“Sebagai provinsi dengan wilayah terluas, tentu masih ada daerah yang akses jalannya belum sepenuhnya terbuka karena tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur yang ada,” ucapnya, di sela peringatan Hari Bakti PU di Palangka Raya, Selasa (16/12/2025).
Ia menjelaskan, arah kebijakan pembangunan daerah tetap mengedepankan prinsip pemerataan dan kehadiran negara di seluruh wilayah, sesuai arahan pimpinan daerah agar tidak ada kawasan yang tertinggal dalam pembangunan.
“Pimpinan daerah menegaskan pembangunan harus dirasakan semua masyarakat, sehingga pemerintah hadir di seluruh wilayah Kalimantan Tengah tanpa terkecuali,” lanjutnya.
Dari sisi pengelolaan pembangunan, Juni menuturkan percepatan infrastruktur dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kesiapan sumber daya manusia, kemampuan fiskal daerah, metode pelaksanaan, hingga efisiensi anggaran yang sedang diterapkan.
“Manajemen pembangunan sangat menentukan, mulai dari SDM, kondisi keuangan, metode kerja, sampai kebijakan efisiensi anggaran yang pasti berdampak pada pelaksanaan,” ujarnya.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah kepemimpinan Gubernur Kalimantan Tengah, tetap berkomitmen melaksanakan pembangunan secara bertahap, berkeadilan, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah demi mewujudkan visi pembangunan jangka panjang. (red)
